WARTASUAR.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen dalam mendukung agenda nasional pengendalian inflasi, serta percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (19/8/2025), bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono mengatakan, pada minggu ke-2 Agustus 2025 tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, dan 2 provinsi lainnya relatif stabil.
Adapun 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH di antaranya Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, serta Papua Pegunungan.
Sementara 22 provinsi mengalami penurunan IPH, termasuk Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.
“Komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan beras,” ungkap Ateng.
Terkait hal ini, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran Bulog untuk lebih intensif bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga kestabilan harga di pasaran.
Ia menambahkan, pemerintah daerah agar menjadikan pengendalian inflasi sebagai fokus kerja bersama.
“Bicarakan dengan serius, jadikan renungan, dan mari kita laksanakan bersama. Arahan Presiden pada sambutan Hari Kemerdekaan kemarin harus menjadi pemicu semangat kita untuk bekerja lebih sungguh-sungguh, mengendalikan harga,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, mengatakan, berdasarkan data per 8 Agustus 2025, terdapat 154 kabupaten/kota yang belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Di Sulawesi Tenggara, beberapa daerah yang belum menerbitkan PBG khusus MBR meliputi Kabupaten Buton, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Kami berharap 154 kabupaten/kota ini segera merealisasikan penerbitan dokumen tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, Program 3 Juta Rumah telah ditegaskan sebagai program prioritas nasional yang harus segera didukung pemerintah daerah. Hal ini juga dikuatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, di mana program perumahan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dievaluasi setiap tahun oleh Kemendagri. (hrn)
