WARTASUAR.COM, JAKARTA – PT Antam (Persero) Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui capaian penghargaan Proper Hijau yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penghargaan ini diraih oleh lima unit operasi Antam, yaitu UBPE Pongkor, UBPB Tayan, UBPP Logam Mulia, UBPN Kolaka, serta entitas anak PT Indonesia Chemical Alumina (ICA).
Pencapaian Proper Hijau tersebut merupakan bentuk pengakuan atas upaya Antam dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial yang lebih dari sekadar kepatuhan (beyond compliance), serta konsistensi dalam penerapan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional Perusahaan.
Direktur Operasi & Produksi Antam, Hartono, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan sosial secara berkelanjutan.
“Pencapaian Proper Hijau ini mencerminkan komitmen Antam dalam menjalankan kegiatan operasional yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kami terus memastikan bahwa seluruh proses bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip good mining practices dan standar keberlanjutan yang berlaku,” ujar Hartono.
Antam secara konsisten mengimplementasikan berbagai inisiatif lingkungan, antara lain pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, serta program reklamasi dan revegetasi di wilayah operasional. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
Penghargaan Proper Hijau ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran Antam sebagai perusahaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Ke depan, Antam akan terus meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial sebagai bagian dari strategi jangka panjang Perseroan, sejalan dengan komitmen untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (hrn)
