WARTASUAR.COM — Selama bertahun-tahun, Kabupaten Kolaka Utara memperingati hari ulang tahun setiap 7 Januari. Namun, tanggal tersebut kini resmi berubah menjadi 18 Desember setelah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hari Jadi Kabupaten Kolaka Utara.
Penetapan ini sekaligus memberikan dasar hukum bagi hari jadi daerah yang sebelumnya belum diatur melalui perda khusus. Tanggal 18 Desember dipilih dengan merujuk pada undang-undang pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam catatan sejarah pembentukan daerah, Kolaka Utara lahir bersamaan dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Undang-undang tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 18 Desember 2003. Sementara itu, Kolaka Utara selama ini memperingati hari jadinya pada 7 Januari, tanggal yang berkaitan dengan penyerahan keputusan pembentukan daerah pada 2004. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar pembahasan ulang penetapan hari jadi Kolaka Utara.
Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2026, tanggal 18 Desember 2003 akhirnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Kolaka Utara dan diperingati setiap tahun pada tanggal tersebut.
Agar perubahan ini dipahami masyarakat, DPRD Kolaka Utara meminta informasi mengenai ketentuan baru tersebut disampaikan hingga ke tingkat desa. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kolaka Utara, Abu Muslim, dalam sosialisasi perda di ruang rapat DPRD, Senin (16/11/2026).
Abu Muslim meminta para camat yang mengikuti sosialisasi agar meneruskan informasi tersebut kepada pemerintah desa dan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Jadi, mungkin nanti setelah kita rapat di tempat ini, Bapak Ibu sudah bisa memberi sosialisasi di desa,” kata Abu Muslim.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri, Asisten I, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kasi PMD).
Perda tersebut tidak hanya mengatur tanggal peringatan. Pasal 3 juga mengatur bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan, mulai dari upacara, rapat paripurna DPRD, hingga kegiatan lain yang mencerminkan budaya lokal Kolaka Utara.
Pelaksanaannya dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah. Apabila 18 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari besar, jadwal kegiatan dapat disesuaikan. Tata cara teknis pelaksanaan selanjutnya diatur melalui Peraturan Bupati.
Perda itu juga memberikan ruang pemberian penghargaan kepada unsur masyarakat yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan daerah. Kriteria penerima penghargaan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
Asisten I Sekretariat Daerah Kolaka Utara, Ir. Ikhwan, meminta perangkat daerah terkait segera menyiapkan aturan teknis sebagai tindak lanjut perda tersebut. Ada dua hal yang perlu disiapkan, yakni tata cara pelaksanaan peringatan hari jadi dan kriteria pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Selain menyiapkan aturan teknis, Ikhwan juga menekankan pentingnya penyebarluasan Perda hingga ke pemerintah desa agar perubahan tanggal peringatan diketahui masyarakat.
“Perda ini perlu disebarluaskan kepada pemerintah desa agar masyarakat mengetahui bahwa Hari Jadi Kabupaten Kolaka Utara kini telah ditetapkan pada 18 Desember, bukan lagi 7 Januari. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat memahami dan mengikuti ketentuan hari jadi yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dengan adanya perda ini, peringatan Hari Jadi Kolaka Utara memiliki dasar hukum yang jelas. Perubahan dari 7 Januari menjadi 18 Desember pun perlu diketahui masyarakat, sehingga pelaksanaan peringatan pada tahun-tahun berikutnya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.(Lea)


















