WARTASUAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membawa sejumlah persoalan strategis daerah ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mulai dari pengembangan potensi nikel, konektivitas jalan, relokasi rumah sakit, hingga kebutuhan pelabuhan kontainer.
Berbagai usulan itu disampaikan Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, saat mengikuti forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antarkepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri) secara daring, Rabu (7/10/2026).
Dalam forum yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Bupati memaparkan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan dukungan dan koordinasi pemerintah pusat.
“Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang kami anggap sangat penting dan strategis,” kata Nurrahman.
Nikel menjadi poin pertama yang disampaikan Bupati. Nurrahman memaparkan potensi sumber daya nikel yang dimiliki Kolaka Utara. Ia juga menyinggung penetapan proyek strategis nasional (PSN) serta keberadaan dua perusahaan yang disebut berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut.
Menurutnya, potensi nikel tersebut harus mampu memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan fasilitasi pemerintah pusat, terutama untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian “Nanti ini perlu koordinasi lintas kementerian,” ujar Nurrahman.
Akmal Malik merespons bahwa pengembangan sektor nikel memang berkaitan dengan sejumlah kementerian dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan dan mengirimkan dokumen serta usulan yang dibutuhkan agar dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait. “Kendala di Kementerian Kehutanan nanti kami bantu,
Komunikasikan terkait kendalanya”Katanya.
Setelah nikel, Nurrahman memaparkan potensi kakao yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama dari sisi pasar dan investasi.
Ia menyampaikan pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu. Dari pertemuan tersebut, sebanyak 14 perusahaan disebut menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Kolaka Utara.
Bupati berharap pemerintah pusat ikut membuka akses pasar sekaligus mempertemukan potensi daerah dengan investor.
“Pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan semua ini tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Akmal pun membuka peluang tersebut melalui forum investor.” Nanti kami ada pertemuan dengan para investor. Kalau ketemu di siang ini kami share ke beberapa investor. Nanti ada dibawa ke Kolaka Utara, proposal ini kami tunggu hari ini,”kata Akmal.
Persoalan berikutnya yang dibawa Bupati adalah konektivitas jalan. Posisi Kolaka Utara sebagai daerah penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah membuat pembangunan akses jalan dinilai penting, terutama untuk memperlancar mobilitas orang dan barang. Nurrahman menyampaikan pembangunan jalan penghubung menuju Sulawesi Selatan sempat dikerjakan, namun hingga kini belum tuntas.
Akmal meminta pemerintah daerah memastikan usulan tersebut telah disampaikan secara resmi.
“Kalau sudah, usulan dikirimkan ke kami, usulan dikirim ke Dirjen Otda. Nanti sama Kementerian PU kami follow up,” ujarnya.
Di sektor pelayanan dasar, Bupati juga mengangkat persoalan RSUD Kolaka Utara. Rumah sakit tersebut disebut telah berusia cukup lama dan membutuhkan relokasi. Kondisi bangunan juga menjadi persoalan ketika musim hujan karena terjadi genangan yang berpotensi mengganggu pelayanan dan merusak peralatan.
Nurrahman juga menyinggung panjangnya waktu tempuh rujukan pasien dari Kolaka Utara menuju pusat layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara maupun Sulawesi Selatan.
Untuk persoalan tersebut, Akmal meminta usulan relokasi disampaikan kepada Ditjen Otda untuk ditindaklanjuti bersama kementerian teknis.
“Kalau dokumen Sudah dikirim ke PU dan Kesehatan. Nanti untuk relokasi rumah sakit kami akan komunikasi dengan anggota DPR RI, bersama-sama ke Kementerian kesehatan dan PU” katanya.
Bupati kemudian menyampaikan progres pembangunan bandara. Pemkab Kolaka Utara disebut telah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk sejumlah kebutuhan persiapan, termasuk lahan, sertifikat, akses jalan dan talut di lokasi pembangunan.
Menurut Nurrahman, keberadaan bandara penting untuk memperkuat akses Kolaka Utara sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah yang memiliki potensi pertambangan, perkebunan dan pertanian.
Sementara untuk mendukung distribusi hasil perkebunan dan menekan biaya logistik, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan pelabuhan kontainer.
Nurrahman menyampaikan Pemkab Kolaka Utara telah menyiapkan lahan dan melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
Akmal meminta data yang dibutuhkan kementerian segera dilengkapi sehingga pembahasan dapat ditindaklanjuti.
“Pelabuhan kontainer komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kami membutuhkan data-data yang dibutuhkan untuk kementerian, akan kami dampingi dan di-follow up,” kata Akmal.
Selain infrastruktur dan investasi, Bupati turut menyampaikan persoalan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) serta keterbatasan kewenangan daerah dalam sejumlah sektor perizinan dan pengelolaan sumber daya.
Salah satunya terkait kebutuhan material batuan dan pasir untuk pembangunan maupun kepentingan masyarakat. Menurut Bupati, persoalan kewenangan dan perizinan membuat kebutuhan material tersebut tidak mudah dikelola di daerah.
Forum REBOAN tersebut diikuti Bupati bersama sejumlah pejabat Pemkab Kolaka Utara, di antaranya Asisten I dan II, Kepala Dinas Kesehatan, Inspektur, Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPMD, Plt Kepala Dinas Perhubungan serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Dari forum tersebut, sejumlah usulan Kolaka Utara diarahkan untuk ditindaklanjuti melalui kementerian teknis. Dirjen juga meminta pemerintah daerah melengkapi data dan dokumen sebagai dasar untuk mempercepat koordinasi dan tindak lanjut pemerintah pusat.(Lea)
