WARTASUAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi memperpanjang masa kerja 2.191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.2.5/213/2026 tertanggal 30 September 2026.
Perpanjangan ini menjadi kepastian bagi ribuan pegawai yang sebelumnya menunggu kejelasan kelanjutan masa kerja setelah SK pengangkatan sebelumnya berakhir pada 30 September 2026.
Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, sebelumnya menjelaskan bahwa SK perpanjangan telah ditandatangani sebelum masa berlaku SK lama berakhir. Saat ini, proses selanjutnya menyangkut penerbitan petikan SK dan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pegawai.
“SK perpanjangan sudah ditandatangani sebelum masa berlakunya berakhir. Sekarang tinggal petikan SK dan kontrak yang akan ditandatangani oleh masing-masing pegawai,” jelas Mawardi.
Selain kepastian masa kerja, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu juga tetap dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, keberlanjutan pembayaran gaji telah memiliki alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan keuangan daerah tersebut.
Di tengah kepastian perpanjangan kontrak, para PPPK Paruh Waktu juga menaruh harapan terhadap rencana peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Sebelumnya, pada 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rencana pemerintah terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Termasuk mekanisme, persyaratan, serta ketentuan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan perubahan status kepegawaian.
Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, menyebut peluang perubahan status tersebut cukup besar, tetapi pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaannya sebelum juknis diterbitkan.
“Kemungkinan besar, tapi juknis belum ada,” katanya.
Dengan terbitnya SK perpanjangan untuk 2.191 PPPK Paruh Waktu, keberlanjutan masa kerja mereka kini memiliki dasar administrasi. Sementara harapan untuk beralih ke status penuh waktu masih menunggu keputusan teknis pemerintah pusat. resmi memperpanjang masa kerja 2.191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.2.5/213/2026 tertanggal 30 September 2026.
Perpanjangan ini menjadi kepastian bagi ribuan pegawai yang sebelumnya menunggu kejelasan kelanjutan masa kerja setelah SK pengangkatan sebelumnya berakhir pada 30 September 2026.
Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, sebelumnya menjelaskan bahwa SK perpanjangan telah ditandatangani sebelum masa berlaku SK lama berakhir. Saat ini, proses selanjutnya menyangkut penerbitan petikan SK dan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pegawai.
“SK perpanjangan sudah ditandatangani sebelum masa berlakunya berakhir. Sekarang tinggal petikan SK dan kontrak yang akan ditandatangani oleh masing-masing pegawai,” jelas Mawardi.
Selain kepastian masa kerja, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu juga tetap dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, keberlanjutan pembayaran gaji telah memiliki alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan keuangan daerah tersebut.
Di tengah kepastian perpanjangan kontrak, para PPPK Paruh Waktu juga menaruh harapan terhadap rencana peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Sebelumnya, pada 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rencana pemerintah terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Termasuk mekanisme, persyaratan, serta ketentuan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan perubahan status kepegawaian.
Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, menyebut peluang perubahan status tersebut cukup besar, tetapi pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaannya sebelum juknis diterbitkan.
“Kemungkinan besar, tapi juknis belum ada,” katanya.
Dengan terbitnya SK perpanjangan untuk 2.191 PPPK Paruh Waktu, keberlanjutan masa kerja mereka kini memiliki dasar administrasi. Sementara harapan untuk beralih ke status penuh waktu masih menunggu keputusan teknis pemerintah pusat.(Lea)


















