Menu ✖

Mode Gelap
Meriah! SMAN 8 Jeneponto Gelar Pentas Kreativitas dalam Bingkai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Cekcok Sepulang dari Pasar Malam Berujung Pemukulan, Dua Pemuda di Kolut Jadi Tersangka SPM Kesehatan Kolut Dievaluasi, Sekda Dorong Kolaborasi hingga Tingkat Desa 2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026 IKA USN Kolaka Berikan Beasiswa S2 Untuk Tiga Mahasiswa Berprestasi SPBU Ponggiha Kolut Kedapatan Layani Pengisian Jeriken, Langgar Kesepakatan Pembatasan Pengisian BBM

Headline

2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026

badge-check


 2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026 Perbesar

WARTASUAR.COM — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi memperpanjang masa kerja 2.191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.2.5/213/2026 tertanggal 30 September 2026.

Perpanjangan ini menjadi kepastian bagi ribuan pegawai yang sebelumnya menunggu kejelasan kelanjutan masa kerja setelah SK pengangkatan sebelumnya berakhir pada 30 September 2026.

Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, sebelumnya menjelaskan bahwa SK perpanjangan telah ditandatangani sebelum masa berlaku SK lama berakhir. Saat ini, proses selanjutnya menyangkut penerbitan petikan SK dan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pegawai.

“SK perpanjangan sudah ditandatangani sebelum masa berlakunya berakhir. Sekarang tinggal petikan SK dan kontrak yang akan ditandatangani oleh masing-masing pegawai,” jelas Mawardi.

Selain kepastian masa kerja, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu juga tetap dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, keberlanjutan pembayaran gaji telah memiliki alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan keuangan daerah tersebut.

Di tengah kepastian perpanjangan kontrak, para PPPK Paruh Waktu juga menaruh harapan terhadap rencana peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sebelumnya, pada 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rencana pemerintah terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Termasuk mekanisme, persyaratan, serta ketentuan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan perubahan status kepegawaian.

Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, menyebut peluang perubahan status tersebut cukup besar, tetapi pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaannya sebelum juknis diterbitkan.

“Kemungkinan besar, tapi juknis belum ada,” katanya.

Dengan terbitnya SK perpanjangan untuk 2.191 PPPK Paruh Waktu, keberlanjutan masa kerja mereka kini memiliki dasar administrasi. Sementara harapan untuk beralih ke status penuh waktu masih menunggu keputusan teknis pemerintah pusat. resmi memperpanjang masa kerja 2.191 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.2.5/213/2026 tertanggal 30 September 2026.

Perpanjangan ini menjadi kepastian bagi ribuan pegawai yang sebelumnya menunggu kejelasan kelanjutan masa kerja setelah SK pengangkatan sebelumnya berakhir pada 30 September 2026.

Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, ST, sebelumnya menjelaskan bahwa SK perpanjangan telah ditandatangani sebelum masa berlaku SK lama berakhir. Saat ini, proses selanjutnya menyangkut penerbitan petikan SK dan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pegawai.

“SK perpanjangan sudah ditandatangani sebelum masa berlakunya berakhir. Sekarang tinggal petikan SK dan kontrak yang akan ditandatangani oleh masing-masing pegawai,” jelas Mawardi.

Selain kepastian masa kerja, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu juga tetap dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, keberlanjutan pembayaran gaji telah memiliki alokasi anggaran dalam dokumen perencanaan keuangan daerah tersebut.

Di tengah kepastian perpanjangan kontrak, para PPPK Paruh Waktu juga menaruh harapan terhadap rencana peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

Sebelumnya, pada 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rencana pemerintah terkait peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.

Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Termasuk mekanisme, persyaratan, serta ketentuan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan perubahan status kepegawaian.

Kepala BKPSDM Kolaka Utara, Mawardi Hasan, menyebut peluang perubahan status tersebut cukup besar, tetapi pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaannya sebelum juknis diterbitkan.

“Kemungkinan besar, tapi juknis belum ada,” katanya.

Dengan terbitnya SK perpanjangan untuk 2.191 PPPK Paruh Waktu, keberlanjutan masa kerja mereka kini memiliki dasar administrasi. Sementara harapan untuk beralih ke status penuh waktu masih menunggu keputusan teknis pemerintah pusat.(Lea)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Meriah! SMAN 8 Jeneponto Gelar Pentas Kreativitas dalam Bingkai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

19 November 2026 - 21:00 WITA

Cekcok Sepulang dari Pasar Malam Berujung Pemukulan, Dua Pemuda di Kolut Jadi Tersangka

19 November 2026 - 20:47 WITA

SPM Kesehatan Kolut Dievaluasi, Sekda Dorong Kolaborasi hingga Tingkat Desa

19 November 2026 - 20:44 WITA

IKA USN Kolaka Berikan Beasiswa S2 Untuk Tiga Mahasiswa Berprestasi

19 November 2026 - 19:02 WITA

SPBU Ponggiha Kolut Kedapatan Layani Pengisian Jeriken, Langgar Kesepakatan Pembatasan Pengisian BBM

18 November 2026 - 18:28 WITA

Trending di Headline