WARTASUAR.COM — Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan kerja bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Keterlibatan pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit.
Hal itu menjadi penekanan Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Di hadapan peserta rapat, Idrus mengingatkan bahwa pemenuhan SPM kesehatan merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara merata.
Ia menilai, berbagai program pencegahan penyakit tidak akan berjalan optimal apabila hanya dibebankan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan lintas sektor diperlukan agar edukasi, pemeriksaan, dan penanganan penyakit dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Pengendalian penyakit tidak bisa hanya dibebankan kepada jajaran kesehatan semata. Butuh keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, TP-PKK, hingga tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat,” kata Idrus.
Ia juga meminta forum koordinasi tersebut dimanfaatkan untuk melihat secara terbuka sejauh mana capaian pelayanan kesehatan selama ini. Bukan sekadar membahas program, tetapi mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan.
Salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut adalah pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, mulai dari skrining hipertensi dan diabetes, penemuan serta pengobatan TBC hingga penguatan pengawasan penyakit menular.
Idrus turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi KLB dan wabah. Sistem surveilans harus berjalan baik sehingga peningkatan kasus dapat diketahui dan ditangani secepat mungkin.
Ia meminta setiap sinyal peningkatan kasus segera diverifikasi dan direspons dalam waktu kurang dari 24 jam.
Selain itu, penguatan Posyandu Siklus Hidup dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemeriksaan kesehatan, terutama bagi kelompok usia produktif dan lanjut usia. Upaya edukasi pengendalian faktor risiko penyakit juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut Idrus, hasil pertemuan harus menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur, dengan pembagian peran yang jelas antara fasilitas kesehatan dan pemerintah wilayah.
“Gunakan forum ini sebagai ruang evaluasi yang jujur atas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja P2P selama ini, sekaligus wadah untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata bagi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua TP-PKK Kolaka Utara, jajaran OPD, narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, para camat, kepala Puskesmas, pengelola program P2P, serta unsur terkait lainnya.(Lea)


















