Menu

Mode Gelap
Semarak Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, ANTAM UBP Nikel Kolaka Perkuat Budaya Kerja Amanah, Peduli dan Berintegritas Berantas Korupsi, Kejari Kolaka Selamatkan Rp 84,7 Juta Uang Negara Ketua DPRD Kolaka Bantah Terlibat Proyek APBN, Layangkan Somasi ke Media IPIP Bantu Penanganan Kebakaran Lahan di Desa Sopura, 11 Personel dan Dua Unit Damkar Dikerahkan Muhammad Zainal Resmi Nahkodai IKA Teknik Pertambangan USN Kolaka Perkuat Generasi Penggerak Keberlanjutan di Luwu Timur, PT Vale Luncurkan Kelas Konservasi

Uncategorized

Berantas Korupsi, Kejari Kolaka Selamatkan Rp 84,7 Juta Uang Negara

badge-check


 Berantas Korupsi, Kejari Kolaka Selamatkan Rp 84,7 Juta Uang Negara Perbesar

WARTASUAR.COM. KOLAKA – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka dalam memberantas tindak pidana korupsi ditunjukkan melalui sejumlah capaian penanganan perkara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Tak hanya penanganan perkara, korps Adhyaksa juga mencatat capaian dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

 

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Abd. Qohar Affandi mengatakan, pada bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Kolaka berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp84,7 juta pada tahap penyidikan. Sementara dari pelaksanaan eksekusi perkara, uang sebesar Rp788,557 juta telah disetorkan ke kas negara.

 

Dari pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp833,206 juta hingga Agustus 2026.

 

Bidang tersebut juga telah memusnahkan 889 barang bukti, mengembalikan 219 barang bukti kepada pihak yang berhak, serta melaksanakan tiga kali lelang langsung terhadap 41 barang rampasan.

 

Sementara itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menangani potensi pemulihan keuangan negara sebesar Rp995,412 juta melalui pelaksanaan Surat Kuasa Khusus (SKK). Dari nilai tersebut, Rp111,891 juta berhasil dipulihkan atau sekitar 11,24 persen.

 

Menurutnya, capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

“Capaian kinerja ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Negeri Kolaka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.” katanya.

 

 

Ia mengungkapkan, selain pemulihan keuangan negara, penanganan perkara pidana khusus juga menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi.

 

“Kejari Kolaka mencatat satu kegiatan penyelidikan, dua kegiatan penyidikan, lima perkara pada tahap penuntutan dan enam perkara yang telah dieksekusi. Dari lima perkara tahap penuntutan, tiga berasal dari penyidikan Kejaksaan dan dua lainnya merupakan hasil penyidikan Kepolisian,” ujarnya.

 

 

Ia menjelaskan, pada perkara pidana umum, jumlah penanganannya jauh lebih besar. Sepanjang Januari-Agustus 2026, tercatat 222 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 150 berkas perkara Tahap I, 132 proses Tahap II, serta 147 pelimpahan perkara ke pengadilan.Sebanyak 128 perkara juga telah dieksekusi. Dari penyelesaian perkara tersebut, Kejari Kolaka menerima biaya perkara sebesar Rp760 ribu.

 

 

 

Di sisi pencegahan, Bidang Intelijen melaksanakan 11 kegiatan Operasi Intelijen, dua Posko Intelijen, lima kegiatan Jaksa Masuk Sekolah serta tiga kegiatan Jaksa Menyapa dan Menjawab. Selain itu, masing-masing dilaksanakan satu kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (PAKEM) serta Penerangan Hukum.Pelayanan hukum kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Bidang Datun mencatat 19 kegiatan Bantuan Hukum, tiga kegiatan Pertimbangan Hukum, 16 layanan hukum gratis dan 15 layanan melalui program Halo JPN. Ditambah empat kegiatan pendampingan pengelolaan dana desa serta empat penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

 

Sementara dari sisi tata kelola, Kejari Kolaka memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 92 pada Triwulan I dengan predikat A atau sangat baik. Nilai itu meningkat menjadi 95,25 pada Triwulan II, juga dengan predikat A.Sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 90,53 dengan predikat AA atau sangat memuaskan.

 

Ia menegaskan, kepercayaan publik menjadi bagian penting dari kinerja kejaksaan. Penegakan hukum, kata dia, tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan institusi menghadirkan kepastian hukum, memulihkan kerugian negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

“Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang harus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penegakan hukum yang berlandaskan integritas, keadilan dan kepastian hukum,” paparnya. (Hrn)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bangkai Kapal di Teluk Kendari Dibersihkan

9 Februari 2026 - 12:27 WITA

PT Vale Bersama BPBD dan Mitra Perkuat Edukasi Tanggap Bencana Bagi Siswa Sekolah Dasar di Morowali

4 Februari 2026 - 18:00 WITA

Bupati Yosep Sahaka Tekankan Percepatan Pembangunan dan Integritas Pelayanan Publik

25 September 2025 - 20:14 WITA

Pastikan Berjalan Lancar, Dandim Kolaka 1412 Kolaka Pantau Pra-TMMD ke-126 di Kecamatan Uesi

25 September 2025 - 20:12 WITA

Ratusan Butir Peluru Ditemukan Terkubur di Pantai

17 September 2025 - 12:51 WITA

Trending di Sultra Raya