WARTASUAR.COM — Kolaka Utara Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak membangun pola kerja yang hanya bergerak ketika mendapat teguran atau instruksi langsung dari kepala daerah.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di Lapangan Aspirasi, Lasusua, Senin (2/11/2026), yang dihadiri pejabat eselon II, III, IV ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Dalam arahannya, Nurrahman menyoroti masih pentingnya membangun kepedulian dan komunikasi antarsesama perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi pemerintahan tidak semestinya selalu bergantung pada intervensi bupati, sebab masing-masing pimpinan OPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan tugas berjalan dengan baik.
Ia meminta pimpinan perangkat daerah lebih proaktif mengidentifikasi persoalan, mengoordinasikan jajaran, serta membangun komunikasi dengan OPD lainnya agar berbagai kendala dapat diselesaikan tanpa harus menunggu teguran.
“Tidak mesti harus bupati. Kasihan kalau sesama OPD, tetapi teman-teman OPD-nya terlalu cuek. Budaya seperti ini tolong jangan dipelihara. Kita tinggalkan kondisi-kondisi yang buruk seperti itu,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa komunikasi yang baik dapat mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia menilai pendekatan koordinasi secara persuasif dan terbuka jauh lebih baik dibandingkan harus menggunakan teguran keras akibat kelalaian yang berulang.
Menurutnya, kondisi hubungan kerja yang baik maupun buruk di lingkungan pemerintahan sangat ditentukan oleh sikap dan tanggung jawab masing-masing aparatur.
Selain koordinasi, Nurrahman meminta seluruh OPD tidak menganggap penilaian kinerja sebagai kegiatan formalitas. Setiap evaluasi harus dijadikan kesempatan untuk melihat kekurangan sekaligus memperbaiki pelaksanaan program dan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian khusus juga diarahkan pada tiga sektor yang menjadi fokus penilaian Ombudsman, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan rumah sakit. Ia meminta jajaran terkait memastikan seluruh aspek penilaian mendapat perhatian sehingga tidak terjadi keterlambatan, kelalaian, maupun ketidakpedulian dalam menjalankan standar pelayanan publik.
“Jangan sampai karena keterlambatan, kelalaian, atau ketidakpedulian kita, akhirnya kita tertinggal di mata masyarakat maupun pimpinan di tingkat provinsi dan pusat,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan informasi pemerintahan. Setiap data yang disampaikan kepada pihak luar, termasuk masyarakat maupun DPRD, harus dipastikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta seluruh ASN tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab struktural dan fungsional masing-masing.
Bupati berharap apel pagi tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin, kepedulian, dan kerja sama. Dengan koordinasi yang berjalan baik, berbagai tugas pemerintahan diharapkan dapat dilaksanakan lebih efektif tanpa harus selalu menunggu arahan pimpinan.(lea)
