WARTASUAR.COM — Kolaka Utara- Kesetaraan gender harus hadir dalam setiap kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, saat mengikuti verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026, Jumat (30/10/2026).
Menurut Nurrahman, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat diakses dan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan perspektif gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi di semua bidang pembangunan,” katanya.
Ia menekankan, pengarusutamaan gender bukan berarti memberikan perlakuan berbeda, melainkan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan.
“Tujuan sederhana namun mulia dari pengarusutamaan gender adalah tidak ada lagi diskriminasi. Pembangunan harus dirasakan secara adil oleh perempuan maupun laki-laki, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara setara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Nurrahman.
Komitmen tersebut diperkuat melalui sejumlah regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
Dalam evaluasi tersebut, Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ismail Mustafa, ST, memaparkan bahwa PUG telah diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD 2025-2029.
Salah satu sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya pembangunan keluarga dan kesetaraan gender. Pelaksanaannya melibatkan berbagai perangkat daerah dengan pendekatan yang memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.
Dari sisi capaian, IPG Kolaka Utara meningkat dari 97,16 pada 2020 menjadi 98,64 pada 2024. Sementara IKG mengalami penurunan dari 0,524 menjadi 0,407 dalam periode yang sama.
Nurrahman menyebut perkembangan tersebut menjadi gambaran hasil intervensi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Intervensi kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kolaka Utara telah menunjukkan hasil. Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) daerah,” ungkapnya.
Upaya pelaksanaan PUG juga didukung sejumlah fasilitas dan inovasi pelayanan publik. Di antaranya ruang pengaduan, ruang laktasi, toilet bagi penyandang disabilitas, jalur akses disabilitas serta kursi prioritas di fasilitas pelayanan pemerintah.
Di bidang pelayanan, Pemkab Kolaka Utara turut memaparkan inovasi PSC 119 EMO untuk penanganan kegawatdaruratan serta Si LAKU O2T yang memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil.
Kendati menunjukkan perkembangan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dominasi pekerjaan informal, perempuan yang bekerja tanpa upah, perlindungan terhadap korban kekerasan, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Verifikasi lapangan dilakukan Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA RI, Prita Ismayani Sriwidyarti, S.Sos., MT, bersama tim evaluasi melalui sambungan daring.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Muhammad Syair,S.Sos, Asisten I Ir. Ihwan, Kepala Inspektorat Hj. A. Syamsuriani, Kepala Bappeda Ismail Mustafa, Kepala BKAD Drs. Buhari, Kepala Dinas Kesehatan Irham dan sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Melalui proses evaluasi ini, Pemkab Kolaka Utara berharap pelaksanaan PUG semakin terintegrasi dalam kebijakan setiap perangkat daerah, sehingga kesetaraan gender tidak hanya tercermin dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dalam pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sehari-hari.(Lea)
