WARTASUAR.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara berkomitmen dalam mendukung riset dan kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim serta dampaknya pada sektor kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam Forum Roundtable Meeting PAIR–UHO–Sultra yang digelar di Gedung Rektorat Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Selasa (14/10).
Sekda Sultra mengatakan, forum tersebut merupakan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun langkah nyata memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan kesehatan di Sulawesi Tenggara.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi Australia-Indonesia Centre (AIC) dan UHO yang telah menghadirkan forum ini. Semoga hasil diskusi mampu melahirkan rekomendasi konkret dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesehatan di Sultra,” ujar Asrun Lio membacakan sambutan Gubernur.
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sultra, mulai dari musim kering berkepanjangan, curah hujan ekstrem, hingga gelombang panas.
Ia mencontohkan, sembilan kabupaten di Sultra sempat menetapkan status tanggap darurat akibat kekeringan yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi ini turut memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya penyakit menular, gangguan pernapasan, stres panas, hingga masalah gizi.
“Pendekatan lintas sektor menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang juga berdampak pada kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum ini, Gubernur berharap muncul analisis berbasis data lokal berupa peta kerentanan iklim dan kesehatan di tiap daerah di Sultra.
Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD, serta menjadi dasar dalam kebijakan adaptasi iklim dan kesehatan.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen membuka akses data dari seluruh OPD terkait, sekaligus mendorong pelibatan masyarakat lokal, termasuk kelompok rentan seperti petani, nelayan, komunitas adat, dan masyarakat pesisir dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan.
“Mari kita manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya berpikir besar, bekerja inklusif, dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara PAIR UHO Sultra Roundtable Meeting dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Makassar Todd Dias, Direktur Eksekutif AIC Dr. Eugene Sebastian, perwakilan LPDP, pejabat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, serta perwakilan UHO, Unhas, pemerintah daerah se-Sultra, akademisi, dan media.
Plt Rektor UHO yang diwakili oleh Prof. Dr. Takdir Saili menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan UHO sebagai tuan rumah forum penting tersebut.
“Kami berharap kerja sama riset ini tidak hanya berbentuk individu, tetapi bersifat kelembagaan agar konsorsium PAIR bisa diperluas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. Eugene Sebastian menjelaskan bahwa PAIR melibatkan lebih dari 15 universitas dan 200 peneliti dari Australia dan Indonesia yang bekerja bersama mencari solusi terhadap berbagai isu masyarakat, khususnya perubahan iklim dan komunitas pesisir.
“Riset PAIR tidak hanya tentang apa yang diteliti, tapi juga bagaimana meneliti agar hasilnya praktis dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen memperluas kemitraan riset PAIR ke seluruh wilayah Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Tenggara.
“Kami ingin memastikan riset ini berdampak nyata, dengan tetap menghargai kearifan lokal di setiap wilayah,” ujarnya. (End)
