WARTASUAR.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa aktivitas blusukan ke berbagai daerah bukanlah bentuk pencitraan politik, melainkan komitmen nyata dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gibran berdialog langsung dengan petani dan pelaku UMKM, serta memantau panen raya padi dan tebu.
“Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau mencari apa eksposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani itu penting sekali,” kata Gibran saat mengisi materi Pembekalan Kepada Peserta Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 68, dalam siaran daring Setwapres.
Gibran mengungkapkan, dirinya belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya ke Jogjakarta dan Banyuwangi untuk mengikuti panen tebu, serta ke Ngawi untuk memantau langsung panen raya padi.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan kebanggaannya terhadap capaian sektor pertanian nasional. Ia pun mengklaim, stok beras nasional saat ini mencapai 4,25 juta ton tertinggi selama 23 tahun terakhir.
“Saat ini stok beras kita capaiannya tertinggi selama 23 tahun terakhir, 4,25 juta ton. Ini sangat luar biasa sekali. Di mana negara-negara lain lagi kekurangan, kita surplusnya luar biasa ini. Kalau masalah beras sudah kita beresi, masalah air, masalah pupuk, masalah mafia berasnya,” jelasnya.
Gibran juga menyinggung upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi pertanian, terutama yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi. Ia menyoroti masih banyaknya aturan yang tumpang tindih dan menghambat efisiensi birokrasi.
“Ini kita ada 145 regulasi yang dipangkas terkait regulasi pupuk. Ini nanti saya titip Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, bukan hanya di pertanian saja. Ini saya mohon yang namanya aturan-aturan berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih, ini para peserta pendidikan harus bisa memberikan masukan,” ucap Gibran.
Lebih lanjut, Gibran juga menegaskan pentingnya reformasi regulasi di berbagai sektor agar birokrasi pemerintah lebih gesit dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita pengen yang cepet-cepet aja,” pungkasnya. (jwp)
