WARTASUAR.COM, KOLAKA – Kepedulian Bupati dan Wakil Bupati Kolaka terhadap kebutuhan masyarakat terus diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan daerah.
Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan Kolaka menyiapkan cadangan pangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat dan menjaga stabilitas pangan masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka, H. Abbas, mengatakan pemerintah daerah harus hadir dalam setiap kondisi, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Hari ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam setiap kondisi hadir di tengah-tengah masyarakat. Termasuk menjamin bahwa pangan ini senantiasa aman dan tersedia di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kesiapan cadangan pangan sangat penting, mengingat bencana seperti kebakaran dan kondisi darurat lainnya dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah daerah tidak boleh menunggu bantuan ketika masyarakat sudah membutuhkan.
Menyadari hal tersebut, Pemkab Kolaka tahun ini menyiapkan regulasi dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).
Pengadaan beras tersebut dilakukan pemerintah daerah melalui Perum Bulog dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Desain kemasan cadangan beras pemerintah kabupaten Kolaka0
“Cara kerjanya adalah pemerintah daerah membeli dari Bulog dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini harga yang ditetapkan oleh Perum Bulog dan Bapanas,” ujar H. Abbas.
Dari anggaran tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sekitar 30 ton beras yang dititipkan di Perum Bulog. Beras tersebut menggunakan kemasan pemerintah daerah sehingga dapat segera disalurkan ketika dibutuhkan.
“Dengan anggaran yang disiapkan, setelah kita hitung, jumlahnya kurang lebih 30 ton. Nah, 30 ton ini dititipkan di Bulog,” ujarnya.
Ia menilai, sistem tersebut menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki cadangan yang siap digunakan, tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
“Dengan memiliki cadangan sendiri, Pemkab Kolaka punya kewenangan penuh untuk menggunakannya, baik untuk kebencanaan, penanganan daerah rawan pangan, maupun pengendalian inflasi daerah. Jadi pak Bupati dan Wakil Bupati bisa langsung mengambil langkah cepat, apabila terjadi sesuatu, paling tidak beras kita siap untuk itu,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, ketika terjadi kondisi darurat di suatu desa, pemerintah daerah dapat segera mengeluarkan cadangan beras sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tidak ada lagi persoalan administrasi, tinggal meminta bantuan. Misalnya, ‘Tolong beras, saya keluarkan 5 ton atau 10 ton untuk masyarakat di desa ini.’ Nah, kira-kira itu kuncinya
Selain sebagai antisipasi bencana, keberadaan cadangan beras tersebut juga menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi.
Ia mengungkapkan, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok melalui perhitungan inflasi setiap minggu dan setiap bulan. Intervensi juga dilakukan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Alhamdulillah, itu semua terjadi karena termasuk dengan bantuan-bantuan tadi, seperti Gerakan Pangan Murah (GPM). Dan dengan kesiapan kita, jika betul-betul terjadi lonjakan yang luar biasa, maka cadangan itu bisa langsung kita keluarkan,” katanya.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan tidak hanya fokus pada penyediaan cadangan beras. Pemkab Kolaka juga mulai membidik berbagai peluang dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sektor tanaman pangan di daerah.
“Kemudian, terkait dengan beras dan upaya lain yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung tanaman pangan ke depan, kita mencoba melihat potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada di pemerintah pusat yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga kebutuhan pokok, serta apabila terjadi bencana.
“Program ini merupakan bagian dari upaya Bupati dan Wakil Bupati Kolaka dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat bila terjadi bencana,” tandasnya.
Ia berharap dengan adanya cadangan beras milik daerah ini, ketika terjadi situasi darurat, seperti bencana kebakaran, banjir, maupun tanah longsor, Pemkab kini dapat langsung meminta Bulog menyalurkan beras sesuai kebutuhan wilayah terdampak.
“Jika terjadi apa-apa, beras kita sudah siap dan tidak ada lagi hambatan administrasi. Bupati tinggal memerintahkan Bulog untuk mengeluarkan lima atau 10 ton beras guna membantu masyarakat di desa yang terdampak,” sebutnya.
Selain untuk penanganan bencana alam, CBPD tersebut memiliki fleksibilitas penggunaan yang lebih luas dibanding cadangan beras nasional. Beras tersebut dapat disalurkan ke wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan pangan, komunitas rentan, hingga intervensi pasar saat terjadi lonjakan harga. (Hrn)
