Menu ✖

Mode Gelap
Perkuat Silaturahmi, Samakan Persepsi Bangun Almamater, IKA dan BEM Fakultas USN Gelar Pertemuan Meriah! SMAN 8 Jeneponto Gelar Pentas Kreativitas dalam Bingkai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Cekcok Sepulang dari Pasar Malam Berujung Pemukulan, Dua Pemuda di Kolut Jadi Tersangka SPM Kesehatan Kolut Dievaluasi, Sekda Dorong Kolaborasi hingga Tingkat Desa 2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026 IKA USN Kolaka Berikan Beasiswa S2 Untuk Tiga Mahasiswa Berprestasi

Headline

Pemkab Kolut Ajukan Surat Pembatalan Sertipikat

badge-check


 Pemkab Kolut Ajukan Surat Pembatalan Sertipikat Perbesar

Aset Pemkab yang Disertifikatkan Secara Pribadi

WARTASUAR.COM, Lasusua – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Masyarakat dan pemuda di Kolaka Utara, terakit sertifikat pemilikan pribadi atas tanah yang menjadi akses masyarakat, mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut).

Pj Bupati Kolaka Utara Yusmin bersama dengan Kapolres Kolaka Utara AKP Arief Irawan, S.Ik, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Utara Kurtanto, serta beberapa kepala OPD langsung turun ke lokasi untuk mencari solusi.

Pj Bupati Kolaka Utara Yusmin menegaskan, pihaknya tidak memihak siapapun dalam kasus ini. Namun apabila jalan tersebut aset Pemkab, maka harus dikelola oleh Pemkab dan tidak boleh dialihfungsikan atau diambil oleh siapapun.

“Kami bersama Kepala Desa akan mengajukan surat pembatalan sertifikat ke BPN. Mekanisme di BPN akan menentukan langkah selanjutnya, dan kami berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, tanpa mencari siapa yang salah atau benar,” jelasnya.

Yusmin menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kepala Desa Lelewawo dalam mengajukan surat pembatalan sertifikat ke BPN jika terbukti ada cacat administrasi. “Bersama dengan ibu Kepala Desa, kami akan menyurat ke BPN untuk meminta pembatalan sertifikat. Proses di BPN tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan kami berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus memperdebatkan siapa yang salah atau benar,” tegasnya.

Kepala Desa Lelewawo, Rosmiana mengatakan, pihaknya akan mengajukan surat ke BPN seperti yang diarahkan oleh Bupati. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengesahkan fisik jalan yang dimaksud. “Saya tidak pernah membuat surat pengesahan fisik terkait jalan ini. Yang saya terbitkan surat pengesahan fisik adalah di Dusun Roka, bukan di lokasi ini,” ungkapnya.

Kepala BPN Kolaka Utara, Kurtanto menjelaskan, BPN akan menindaklanjuti dengan proses kajian administrasi terhadap sertifikat yang telah diterbitkan.

“Langkah yang akan diambil adalah sesuai arahan Bupati, dimana nanti Kepala Desa akan bersurat kepada kami agar kami bisa memprosesnya. Selain itu, Pemda juga akan mengajukan surat ke BPN untuk melakukan kajian terhadap administrasi yang diajukan. Jika ada kesalahan atau maladministrasi, BPN akan mengambil langkah pembatalan sertifikat sesuai prosedur yang berlaku,” tandasnya. (lea)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perkuat Silaturahmi, Samakan Persepsi Bangun Almamater, IKA dan BEM Fakultas USN Gelar Pertemuan

20 November 2026 - 14:03 WITA

Meriah! SMAN 8 Jeneponto Gelar Pentas Kreativitas dalam Bingkai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

19 November 2026 - 21:00 WITA

Cekcok Sepulang dari Pasar Malam Berujung Pemukulan, Dua Pemuda di Kolut Jadi Tersangka

19 November 2026 - 20:47 WITA

SPM Kesehatan Kolut Dievaluasi, Sekda Dorong Kolaborasi hingga Tingkat Desa

19 November 2026 - 20:44 WITA

2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026

19 November 2026 - 20:38 WITA

Trending di Headline