Menu ✖

Mode Gelap
Perkuat Silaturahmi, Samakan Persepsi Bangun Almamater, IKA dan BEM Fakultas USN Gelar Pertemuan Meriah! SMAN 8 Jeneponto Gelar Pentas Kreativitas dalam Bingkai Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Cekcok Sepulang dari Pasar Malam Berujung Pemukulan, Dua Pemuda di Kolut Jadi Tersangka SPM Kesehatan Kolut Dievaluasi, Sekda Dorong Kolaborasi hingga Tingkat Desa 2.191 PPPK Paruh Waktu Kolaka Utara Diperpanjang, Gaji Tetap Dianggarkan dalam DPA 2026 IKA USN Kolaka Berikan Beasiswa S2 Untuk Tiga Mahasiswa Berprestasi

News

Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah, Bupati Kolut Hadiri Rapat Komisi II DPR RI Secara Daring

badge-check

WARTASUAR.COM, Lasusua – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II DPR RI secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Bupati Kolaka Utara, Rabu (30/4/2025).

Kegiatan ini membahas pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan dihadiri oleh 13 gubernur atau perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Gubernur Sulawesi Tenggara, hadir langsung dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara itu, para bupati dari Sulawesi Tenggara, termasuk Bupati Kolaka Utara, mengikuti secara daring.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya pengawasan terhadap dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH), karena sebagian besar daerah di Indonesia sangat bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Komisi II DPR RI pada periode ini concern menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh dana transfer pusat ke daerah,” ujarnya.

Selain membahas dana transfer, rapat juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai belum optimal. Komisi II turut membahas isu kepegawaian, terutama terkait konversi tenaga honorer menjadi PPPK, serta keterbatasan ruang fiskal daerah akibat batasan belanja pegawai yang diatur dalam undang-undang.

Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan yang dilakukan Komisi II selama tiga hari, guna mendengarkan langsung masukan dan permasalahan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. (Hrn)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Minta Pemberitaan Berimbang, Kuasa Hukum Marni Marni Sabna Bantah Dugaan Penipuan Arisan Senilai Rp. 602,5 Juta

14 November 2026 - 20:13 WITA

Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, 97 Peserta Ikuti Pelatihan Senam Lansia KLPI Sultra Seri 3

14 November 2026 - 13:37 WITA

Diduga Cabuli Siswi di Lingkungan Sekolah, Oknum Kepala Sekolah di Kendari Ditangkap Polisi

13 November 2026 - 17:45 WITA

Jumat Keliling di Ponpes Al-Askar, Kapolresta Kendari Ajak Santri Jaga Kamtibmas

7 November 2026 - 05:43 WITA

Polresta Kendari Ungkap Kasus Narkoba Terbesar Tahun Ini, Sita 4,7 Kilogram Sabu

5 November 2026 - 18:22 WITA

Trending di Colomnis