Wartasuar.Com—Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., menegaskan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak boleh berhenti pada perubahan angka anggaran, tetapi harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat memberikan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan enam fraksi DPRD Kolaka Utara dalam rapat paripurna penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Utara, Senin (28/9/2026).
Bupati mengatakan penyesuaian anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selektif, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Yang mengalami penyesuaian anggaran, APBD harus semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, selektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Nur Rahman Umar.
Ia juga menegaskan setiap kegiatan yang dimasukkan dalam perubahan APBD harus memiliki kesiapan untuk dilaksanakan dalam waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026.
“Setiap kegiatan yang dimasukkan dalam perubahan APBD harus memiliki kesiapan perencanaan, teknis, pengadaan, waktu pelaksanaan dan kemampuan penyelesaian sampai dengan akhir tahun anggaran 2026,” katanya.
Respons tersebut disampaikan setelah enam fraksi DPRD menyampaikan sejumlah catatan, mulai dari penurunan PAD, optimalisasi sumber pendapatan daerah, efisiensi belanja, pelayanan dasar, hingga kesiapan kegiatan fisik.
Terkait PAD, Bupati menyatakan pemerintah daerah sependapat dengan DPRD mengenai perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah akan mendorong penguatan tim optimalisasi PAD dan meningkatkan koordinasi untuk menggali sumber pendapatan yang dapat dikembangkan.
Menurutnya, setiap perubahan anggaran harus memiliki target yang jelas dan diarahkan pada kebutuhan yang mendesak.
“Setiap perubahan anggaran akan diarahkan pada kebutuhan yang mendesak, memiliki target yang jelas, dapat dilaksanakan dalam waktu tahun anggaran 2026, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga merespons catatan DPRD mengenai kendaraan bus sekolah. Pemerintah daerah akan mengevaluasi kendaraan berdasarkan kondisi, status pemanfaatan, rute dan kemampuan pemeliharaan.
“Apabila mobil tersebut rusak dan mereka tidak mampu memelihara, ditarik, diperbaiki, dipindahkan kepada desa yang bisa untuk memelihara kendaraan tersebut tanpa harus terpaku kepada kendaraan yang pertama,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 sebesar Rp828.557.638.187, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.548.651.650.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi dan dihadiri Wakil Ketua I Muhammad Syair, S.Sos., Wakil Ketua II Agusdin, S.Kom., serta jajaran kepala OPD dan unsur terkait. (lea)
