WARTASUAR.COM, BAUBAU – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri acara pelantikan Paduka Yang Mulia (PYM) Sultan Buton XLI, Laode Muhammad Sjamsul Qamar, dalam prosesi adat _Bulilingiana Pau_ di Baruga Keraton Buton, Baubau, Jumat (18/10/2024).
Andap, yang bergelar kehormatan Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara ini keberadaannya mewakili keluarga besar Kesultanan Buton dan berkesempatan memberikan sambutan pada upacara pelantikan Sultan Buton XLI.
Diawal sambutannya, Andap mengucapkan selamat kepada PYM Sultan Buton XLI yang baru dilantik, seraya menyampaikan doa agar PYM Sultan Buton XLI beserta keluarga senantiasa diberkahi kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan amanah tugas.
“Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Sultan Buton XLI, Yang Mulia La Ode Muhamad Sjamsul Qamar, teriring doa semoga Paduka Yang Mulia beserta keluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya Buton, serta menginisiasi untuk lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat.
Selain menyampaikan penghormatan kepada PYM Sultan Buton XLI, Andap juga mengenang Sultan Buton XL, Izat Manarfa, yang sebelumnya telah menganugerahkan gelar kehormatan adat Mia Ogena Bawaangi Yi Sulawesi Tenggara kepada dirinya.
“Saya merasa terhormat bisa hadir sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan Buton dan masyarakat adat. Gelar kehormatan adat ini memiliki makna mendalam bagi saya, karena mengandung nilai-nilai luhur Sara Pataanguna yang harus saya aktualisasikan dalam setiap langkah kepemimpinan,” ujar Andap.
Andap juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan formal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, Ia berencana mendorong pembentukan Perda terkait.
“Saya menyadari bahwa hak-hak masyarakat hukum adat harus lebih diperhatikan. Karena itu, sepulang dari perhelatan ini, saya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Sultra untuk mengusulkan Ranperda tentang Masyarakat Hukum Adat agar menjadi bagian dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2024-2029,” jelasnya.
Andap menegaskan bahwa negara melalui pemerintahan daerah harus hadir untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat keberadaan lembaga adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal di Sultra.
Pelantikan Sultan Buton XLI diwarnai dengan harapan agar nilai-nilai adat dan budaya tetap menjadi landasan dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, termasuk dalam persiapan Pilkada Serentak 2024.
“Perbedaan pilihan dalam Pilkada bukanlah alasan untuk berkonflik. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Sara Pataanguna, kita semua diharapkan bisa menjaga kedamaian dan persatuan,” tutup Andap.
Sebagai informasi, Sara Pataanguna merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat budaya Buton yang meliputi:
Po Maa Maasiaka, saling menyayangi;
Po Mae Maeaaka, saling menghormati;
Po Pia Piara, saling memelihara;
Poangka Ngkataka, mengangkat martabat.
Dengan inisiasi Perda Masyarakat Hukum Adat, diharapkan masyarakat adat di Sultra akan mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang lebih baik dalam kerangka hukum yang jelas, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam melestarikan budaya dan adat istiadat lokal.
Turut hadir dalam acara ini, Perangkat Adat Kesultanan Buton, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Sekjen MAKN, Pj Walikota Baubau, Pimti Pratama Pemprov Sultra, serta para Tokoh Kerajaan dari berbagai daerah. (WS)
